POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi langkah yang tak terhindarkan di tengah tekanan fiskal daerah. Namun di balik upaya penghematan tersebut, ada kekhawatiran yang mengemuka bagi Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal, di mana jangan sampai pembangunan di tingkat kampung justru menjadi “korban”.

Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Ia menegaskan, program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh ikut terpangkas.

“Keberadaan situasi fiskal memang menuntut kita untuk melakukan penyesuaian. Tapi jangan sampai program yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru dikurangi,” ujarnya, baru-baru ini dikantor DPRD Berau.

Menurut Gideon, pembangunan di Kampung bukan sekadar agenda rutin pemerintah, melainkan fondasi utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di sanalah aktivitas ekonomi warga bergerak, dan di sanalah dampak kebijakan pemerintah paling terasa.

Jika pembangunan di Kampung terhenti, lanjutnya, maka dampaknya tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

“Kalau kampung tidak dibangun, yang terdampak langsung adalah masyarakat kecil. Ini yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Ia menilai, salah satu cara paling efektif untuk memastikan pembangunan tetap berjalan adalah dengan berpegang pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wadah aspirasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Bagi Gideon, usulan dari Musrenbang bukan sekadar daftar keinginan, melainkan prioritas yang harus diperjuangkan dalam penyusunan anggaran.

“Menurut kami Musrenbang itu suara masyarakat. Apa yang diusulkan di sana adalah kebutuhan riil, jadi harus tetap diprioritaskan,” katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran, ia mendorong Pemkab Berau untuk tetap memberikan porsi pembangunan yang adil bagi setiap kampung. Setidaknya, satu hingga dua program prioritas di tiap Kampung harus tetap direalisasikan agar masyarakat tidak kehilangan harapan terhadap pembangunan.

“Minimal ada satu atau dua program yang tetap berjalan di setiap kampung. Itu penting supaya masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah,” jelasnya.

Gideon juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyikapi kondisi ini. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik akan membantu menentukan program mana yang benar-benar prioritas dan tidak bisa ditunda.

“Kami di DPRD terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar tetap selektif. Mana yang benar-benar penting, itu yang harus didahulukan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia memastikan bahwa DPRD Berau tidak akan lepas tangan dalam mengawal aspirasi masyarakat. Hasil reses yang telah dihimpun menjadi dasar penting dalam memperjuangkan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

“Aspirasi masyarakat itu bukan sekadar didengar, tapi harus diperjuangkan. Itu komitmen kami,” tegasnya.

Di tengah dinamika anggaran yang terbatas, Gideon mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan semata, tetapi sebagai upaya mengalokasikan anggaran secara lebih tepat guna dan berdampak.

Baginya, keberhasilan kebijakan efisiensi bukan diukur dari seberapa besar penghematan yang dilakukan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang tetap dirasakan masyarakat.

“Efisiensi itu bukan berarti mengurangi kepedulian. Justru bagaimana dengan anggaran terbatas, kita tetap bisa hadir untuk masyarakat,” tambahnya.

Di tengah tantangan tersebut, satu hal yang menjadi garis tegas: pembangunan kampung tidak boleh berhenti. Sebab di sanalah denyut kehidupan masyarakat Berau berlangsung setiap hari. Jika kampung tetap bergerak, maka ekonomi daerah akan tetap hidup. Namun jika kampung terabaikan, maka kesenjangan akan semakin melebar.

“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru membuat masyarakat kecil tersisih. Itu yang harus kita hindari,” pungkas Gideon. (sep/FN/Advertorial )